ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. 170/PDT.G/2006/PA.TNG)

Dari suatu perkawinan itu akan terbentuk suatu keluarga. Melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak antara seorang pria dengan seorang wanita serta kewajiban yang bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Namun dalam mengarungi perkawinan banyak terjadi penyimpangan terhadap hak dan kewajiban, hal ini yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, jika tidak diselesaikan secara baik akan memicu terjadinya perceraian sebagai puncaknya. Dalam perkawinan Islam dikenal adanya harta bersama atau yang lebih familiar dengan harta gono-gini Harta bersama antara suami dan istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan dapat juga oleh putusan pengadilan. Penyelesaian sengketa harta bersama dapat ditempuh melalui tiga cara: dilakukan melalui rekonsiliasi di antara pihak yang bersengketa, dilakukan melalui mediasi dengan cara menunjuk pihak ketiga yang dituakan dan dipandang mampu menyelesaikan persengketaan, dilakukan melalui badan penyelenggara kekuasaan negara, yakni dengan putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Penyelesaian sengketa harta bersama telah ditentukan oleh undang-undang tentang pembagiannya yaitu janda atau duda cerai hidup atau mati berhak atas seperdua dari harta bersama. Sengketa harta bersama dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian, atau terpisah dengan gugat cerai artinya gugatan harta bersama dapat diproses jika telah ada kekuatan hukum tetap atas putusnya hubungan perkawinan oleh pengadilan agama. Tidak semua pihak yang berada dalam sengketa harta bersama melaksanakan putusan pengadilan agama secara sukarela, oleh karena itu jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan agama secara sukarela maka pelaksanaan putusan (eksekusi) dapat dilaksanakan atas permohonan pihak yang menang, dan berdasarkan penetapan eksekusi yang ditetapkan oleh ketua pengadilan agama.

• AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 667 K/AG/2009)
• STRESOR, STRESS, DAN COPING STRESS REMAJA BERPRESTASI AKADEMIK YANG MENGALAMI PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI KASUS REMAJA BERPRESTASI AKADEMIK YANG MENGALAMI PERCERAIAN ORANG TUA KARENA PERSELINGKUHAN AYAH)
• TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBUKTIAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 343/Pdt.G/2009/PA.Sda
• SITA HARTA BERSAMA Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1514/Pdt.G/2007/PAJS
• ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG No. 170/Pdt.G/2006/PA.TNG)
• KEDUDUKAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI ISTERI YANG BERCERAI TERHADAP PIHAK KETIGA (Studi Kasus : PUTUSAN NOMOR 18/PDT. G/2011/PTA. MTR)
• GAMBARAN COPING STRESS PADA REMAJA AKHIR YANG MENGALAMI PERCERAIAN ORANG TUA
• BATAS MINIMAL WAKTU PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERJADI TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR: 1763/Pdt. G/2013/ P. A Tgrs)
• POLIGAMI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Tinjauan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan P
• TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBUKTIAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 343/Pdt.G/2009/PA.Sda